Sofifi - Pemerintah Provinsi Maluku Utara Hingga Akhir November dinilai lambat dalam hal penyerapan Anggaran, sementara Tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.

Terhitung sampai dengan akhir November, penyerapan Anggaran Pemprov Maluku Utara hanya berada di angka 67 persen.

Iqbal Ruray yang juga ketua DPRD mengharpkan pada Desember ini Pemprov harus mampu menggenjot Belanja Daerah secara maksimal. " Dengan Waktu yang tersisa ini penyerapan anggaran harus maksimal." Kata Iqbal.

Sebelumnya APBD Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2025 ditetapkan pada Paripurna di gedung DPRD Maluku Utara, Senin (2/12/2024) lalu sebesar 3,3 Triliun Rupiah, terdiri dari Rp2.501.334.597.510,42; Belanja Modal Rp456.350.202.534,49; Belanja Tidak Terduga Rp35.000.000.000; dan Belanja Transfer Rp312.065.565.715,09, yang meliputi Belanja Bagi Hasil.